(Jakarta, 7 Oktober 2026) – Perempuan yang tinggal di garis depan penambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah mengalami dampak yang parah dan tidak proporsional terhadap kesehatan, tradisi budaya, dan mata pencaharian mereka, demikian disampaikan Climate Rights International hari ini melalui laporan multimedia terbaru beserta video pendampingnya. Perusahaan tambang, pengolahan mineral, baterai, dan kendaraan listrik telah gagal mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia, padahal dampak itu sudah dapat diduga dan tidak perlu terjadi. Pemerintah Indonesia telah menciptakan iklim yang membiarkan pelanggaran terjadi dan gagal menegakkan hukum Indonesia yang memang sudah lemah. 

“Sibuk Bertahan Hidup: Perempuan di Tapal Batas Nikel Indonesia” mengangkat kisah dan pengalaman para perempuan yang tinggal di dekat operasi penambangan dan pengolahan nikel di dua wilayah penghasil nikel paling terkemuka di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan warga di empat belas desa di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, “Sibuk Bertahan Hidup” menjadi wadah bagi para perempuan untuk menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri bagaimana industri nikel telah mengubah hidup mereka secara mendasar. Laporan ini memuat kisah petambak dan nelayan perempuan, seorang pengemudi rakit, pemulung, seorang aktivis, pemilik usaha kecil, istri, dan ibu. Video pendampingnya menyajikan gambaran lebih mendalam tentang dampak industri nikel terhadap lima perempuan. 

“Perempuan yang tinggal di dekat atau di hilir industri nikel Indonesia yang masif dan mencemari lingkungan menanggung sebagian beban terberat bagi kesehatan, kesejahteraan, dan mata pencaharian mereka. Sementara itu, mereka hanya menerima sedikit manfaat, atau bahkan tidak sama sekali, dari industri bernilai miliaran dolar yang menggerakkan transisi energi terbarukan,” kata Krista Shennum, peneliti senior di Climate Rights International. “Ketika membahas ‘mineral kritis’, pemerintah di berbagai negara nyaris hanya berfokus pada geopolitik dan keamanan nasional, tetapi mengabaikan dampaknya terhadap komunitas di garis depan. Perempuan tidak semestinya membayar harga atas keuntungan yang diraup perusahaan-perusahaan Indonesia dan multinasional.” 

Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dengan pangsa lebih dari enam puluh persen pasokan global pada 2025. Sejak 2016, jumlah smelter (pabrik peleburan) nikel melesat dari hanya dua menjadi lebih dari enam puluh, meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan penderitaan manusia. Nikel, bahan baku utama dalam transisi energi terbarukan, digunakan untuk membuat baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat (stainless steel). Sebelumnya, Climate Rights International telah melaporkan dampak buruk terhadap lingkungan dan hak asasi manusia yang terkait dengan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang bernilai miliaran dolar serta tambang-tambang nikel di sekitarnya di Halmahera, Maluku Utara. Laporan tersebut terbit dengan judul “Nickel Unearthed” pada Januari 2024 dan “Ongoing Harms, Limited Accountability” pada Juni 2025. Pada Oktober 2025, Climate Rights International menerbitkan laporan setebal 129 halaman berjudul “Adakah yang Peduli?”, yang mendokumentasikan dampak terhadap hak asasi manusia, lingkungan, dan iklim terkait penambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. 

Dampak buruk terhadap perempuan di garis depan ledakan nikel Indonesia didorong oleh kegiatan banyak perusahaan tambang dan pengolahan nikel, termasuk di sejumlah kawasan industri dan perusahaan nikel terbesar di negeri ini, seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Virtue Dragon Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, dan PT Antam. 

Perusakan hutan, pengambilalihan lahan pertanian, degradasi sumber daya air, dan kerusakan perikanan oleh industri nikel telah membuat banyak perempuan sulit, bahkan mustahil, melanjutkan cara hidup tradisional mereka.  

Di seluruh Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, perempuan yang dulu menghidupi keluarga dari melaut kini beralih menjadi pemulung, mengemudikan rakit penyeberangan kecil, dan berjualan kudapan di lapak pinggir jalan demi memperoleh penghasilan yang cukup untuk keluarga mereka. Dalam sebagian besar kasus, penghasilan para perempuan ini jauh lebih kecil dibandingkan saat perikanan masih berjaya. Sejumlah perempuan mengatakan kepada Climate Rights International bahwa mereka tak lagi mampu menyediakan cukup makanan bagi keluarga karena hasil tangkapan ikan anjlok, sehingga kadang hanya makan nasi tanpa lauk selama berhari-hari. 

Utete, dukun beranak sekaligus nelayan perempuan dari Masyarakat Adat Bajo di Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara, mengatakan kepada Climate Rights International: 

“Itu kotoran. Itu racun. Kalau kita cuci barang-barang, kita rendam satu menit, merah. Biar pergi jauh [ke tengah laut], kita lihat ke bawah, [dulu kelihatan] ikan berenang, teripang, kima, sekarang tidak. Dulu kalau kita turun satu malam, kita makan. Segala-galanya di rumah ada. Sekarang?” 

Dian Wana Utami, 31 tahun, seorang ibu dan pengemudi pincara (rakit penyeberangan) di Tani Indah, Sulawesi Tenggara, menuturkan: 

“Seandainya bisa seperti dulu lagi. Lancar penumpang. Ikan gampang sekali didapat, Mau makan udang, tinggal pergi menjala di empang. Pikiran saya cuma satu: anak saja” 

Para perempuan yang tinggal di dekat proyek nikel juga khawatir bahwa masalah kesehatan yang mereka dan keluarga mereka alami, termasuk asma dan gangguan pernapasan lainnya, ruam kulit, dan penyakit lain, berkaitan dengan polusi debu dari tambang nikel, smelter, dan fasilitas pengolahan, serta emisi dari PLTU batu bara yang dibangun untuk memasok listrik bagi industri ini. Di sejumlah desa, layanan kesehatan, termasuk akses terhadap perawatan medis dasar dan layanan kesehatan ibu, nyaris tak terjangkau. “Anisa”, seorang ibu berusia 22 tahun yang tinggal di Desa Labota di pinggiran Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kompleks industri nikel terbesar di Indonesia, mengatakan kepada Climate Rights International: 

“Kalau demam atau batuk kambuh, kepikiran: kayaknya sudah tidak cocok di sini. Tapi bingung, kalau mau pulang kampung, mau kerja apa. Tidak ada pilihan.” 

Pencemaran air yang parah akibat penambangan dan pengolahan nikel juga mengancam tradisi dan pengetahuan budaya sejumlah kelompok Masyarakat Adat. Perempuan Adat Bajo yang tinggal di kampung-kampung pesisir Sulawesi melaporkan bahwa pencemaran telah membuat ritus kelahiran tradisional berbahaya untuk dilakukan. 

Esti, seorang ibu dan pemulung di Kurisa, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merangkum pandangan banyak perempuan: 

“Kan orang bilang begini: ‘kamu orang sudah banyak uang, sudah jaya’. Saya bilang ‘seandainya bisa tukar, kita bakal tukar kampung’. Kamu orang tinggal di sini, rasakan apa yang kami rasa di sini.”  

Nurtina, seorang juru masak dan aktivis berusia 50-an yang tinggal di Tapunggaya, Sulawesi Tenggara, menggambarkan bagaimana rasanya hidup bagi dirinya dan komunitasnya: 

“Rakyat diintimidasi di tanahnya sendiri. Kami tidak bisa bertani, karena dikuasai perusahaan. Kami tidak bisa menambang. Jadi bagaimana rakyat mau makan? Apa kami harus mati kelaparan.” 

Rekomendasi 

• Pemerintah Indonesia harus segera memperkuat undang-undang dan peraturan untuk meminimalkan dampak penambangan dan pemurnian nikel terhadap masyarakat, termasuk Masyarakat Adat. Pemerintah juga harus segera menghentikan pemberian izin untuk semua PLTU batu bara baru, termasuk PLTU captive (untuk keperluan sendiri) yang memasok listrik bagi kawasan industri nikel. 

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus segera menyelidiki dampak penambangan dan pengolahan nikel terhadap hak-hak perempuan dan anak. Kementerian ini juga harus bekerja sama dengan kementerian lain untuk melindungi hak-hak perempuan di tapal batas nikel. Langkah tersebut termasuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akses terhadap program kesehatan ibu dan anak di komunitas sekitar industri nikel, serta menyelidiki ancaman, pelecehan, dan intimidasi terhadap perempuan pembela hak asasi manusia yang kritis terhadap industri nikel. 

• Perusahaan nikel harus segera mengambil langkah untuk menanggulangi dan memulihkan dampak pencemaran air dan udara akibat operasi mereka, serta membuang limbah tambang (tailing) secara benar untuk meminimalkan pencemaran lingkungan. Perusahaan harus memberikan ganti rugi yang penuh dan adil kepada seluruh warga, termasuk Masyarakat Adat, atas tanah mereka. Perusahaan juga harus memastikan diperolehnya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA), sebagaimana ditetapkan dalam hukum hak asasi manusia internasional. 

• Perusahaan kendaraan listrik dan baterai yang mendapat pasokan nikel dari Indonesia harus segera menggunakan pengaruh mereka untuk memastikan para pemasok menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan pemulihan atas pelanggaran tersebut, membersihkan pencemaran air dan udara, serta beralih dari batu bara ke sumber energi terbarukan secepat mungkin, kata Climate Rights International. Perusahaan kendaraan listrik juga harus meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi publik tentang semua perusahaan dalam rantai pasok mineral transisi mereka. 

“Pemerintah Indonesia telah gagal mengambil tindakan berarti untuk mengendalikan pencemaran, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat,” kata Shennum. “Perusahaan baterai, kendaraan listrik, dan perusahaan lain yang meraup untung dari penambangan nikel telah gagal menangani secara memadai dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, yang menimpa perempuan secara tidak proporsional.”