Perjalanan menuju Tani Indah dimulai di sebuah jalan angkut tambang. Truk-truk melintas dengan muatan yang tampak seperti batu bara, sementara tumpukan yang tampaknya abu batu bara atau limbah lain membentuk gundukan-gundukan hitam rendah di kedua sisi jalan. Kemudian tampak debu tebal berwarna merah kekuningan Warnanya seperti tanah yang dikoyak di suatu tempat di depan sana. Debu itu tak bergerak. Ia hanya menggantung di udara. 

Tani Indah terletak di tempat air payau bertemu daratan, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keindahan yang tersirat dalam namanya dulu bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan. 

Bertahun-tahun silam, keluarga-keluarga dari berbagai penjuru Sulawesi Tenggara pindah ke Tani Indah, terpikat oleh harapan akan penghidupan perikanan yang baik dan hidup yang sejahtera. Mereka membuat empang, tempat para petambak membudidayakan udang windu, ikan bandeng, dan kepiting bakau. Menurut warga setempat, hasil panen dikirim ke Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu diteruskan ke Singapura, Vietnam, dan Tiongkok.

Sejak 2014, industri nikel mulai beroperasi di Tani Indah. Industri ini didominasi oleh smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang mulai beroperasi pada 2014, serta smelter PT Obsidian Stainless Steel (OSS) beserta PLTU batu bara captive-nya, yang beroperasi sejak 2017.^[5]

Warga bercerita mereka dijanjikan pekerjaan dan kemakmuran sebagai ganti tanah dan empang mereka. 

Dian Wana Utami: ibu dan pengemudi pincara 

Selama bertahun-tahun, Dian, ibu dua anak berusia 31 tahun, menggantungkan hidupnya pada empang. Saat masih menjadi ibu muda, ia menggendong bayi pertamanya ke empang, memasang bubu kepiting dengan si kecil lekat di tubuhnya. Ia turun ke air, membantu suaminya memasang jaring udang. 

Lalu, sekitar 2015, ikan-ikan mulai mati. 

Menurut Dian, empang tak lagi bisa dipertahankan karena suhu air yang makin tak menentu dan datangnya alat-alat berat, termasuk ekskavator, yang mengubah bentang alam demi industri nikel yang baru bertumbuh. Karena tantangan yang terus bertambah, keluarganya terpaksa berhenti mengelola empang, dan ayah mertua Dian menjual sepuluh hektar mereka kepada sebuah perusahaan nikel. Lahan tempat empang keluarga yang dulu berjaya, kini menjadi tempat penumpukan batu bara. 

Tak lama sebelum empang mulai gagal, Dian mulai mencari pekerjaan lain dan beralih ke pincara, rakit kayu bermotor yang menyeberangkan orang dan sepeda motor melintasi perairan. Penyeberangan pincara di Sungai Motui dulu merupakan jalan pintas yang menghubungkan Tani Indah dengan dunia luar. 

Dian telah mengemudikan pincara sejak 2014, ketika ia belajar sendiri cara mengoperasikan rakit penyeberangan itu, pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan laki-laki. Meski tidak bisa berenang, Dian memulai pekerjaan baru di atas air inikarena ia butuh penghasilan, sekaligus karena penasaran apakah ia sanggup menjalani pekerjaan yang begitu menguras tenaga. Pada saat-saat awal, ia kesulitan mengendalikan mesin, dan pincaranya kadang tersangkut di pepohonan di sepanjang tepi sungai.  

“[Dari] takut jadi berani.”

Dulu, penyeberangan ini pernah mendatangkan penghasilan yang lumayan. Dalam sepekan yang ramai, Dian bisa mengantongi Rp2 juta hingga Rp3 juta, bahkan lebih saat ada hajatan pernikahan atau saat mahasiswa pulang kampung untuk berlibur. Ia menghabiskan lima liter bahan bakar per hari untuk melayani penumpang.  

Lalu, industri nikel datang besar-besaran Lalu lintas padat truk tambang dan aktivitas industri merusak jalan menuju penyeberangan. Para penumpang mulai memilih jalan memutar yang lebih jauh tetapi lebih terawat, melewati kompleks VDNI dan jalan angkut tambang, alih-alih naik pincara menyeberangi sungai. 

Kini, setelah seharian penuh di balik mesin pincara, Dian hanya mendapat Rp250.000 atau Rp300.000, jauh lebih kecil dari penghasilan harian dan mingguannya dulu, karena penumpang tak lagi datang setiap hari. Ia kini hanya menghabiskan dua liter bahan bakar karena sepinya penyeberangan. Segelintir penumpang yang masih setia naik pincara mengeluhkan lamanya men ggu Dian mengumpulkan cukup penumpang sebelum berangkat, karena menyeberangkan satu sepeda motor saja tak cukup untuk menutup biaya bensin.  

Kurang lebih pada saat Dian mulai mengemudikan pincara, suaminya bekerja sebagai satpam di OSS. Tapi, sang suami kehilangan pekerjaan itu juga setelah mengambil cuti untuk menemani Dian melahirkan anak kedua mereka pada 2018. Sekarang, suaminya menangkap ikan di kanal dan di empang-empang terlantar yang telah dibeli perusahaan tapi dibiarkan begitu saja. Dulu, tangkapansemalam bisa mencapai sepuluh kilogram. Sekaranghanya lima. Cukup, kata Dian tanpa nada getir, “untuk membeli rokoknya.”

Rakit itu telah merenggut lebih dari sekadar uang darinya. 

Suatu hari di musim kemarau, saat sedang menyeberangkan seorang penumpang, pincaranya kandas di pasir. Tidak ada orang lain di sana, jadi Dian turun dan mendorong rakit itu agar terlepas. 

“Saya dorong [rakitnya]. Di situ awal mulanya pendarahan.”

Ia keguguran, dan dokter memintanya berhenti melakukan pekerjaan berat selama masa pemulihan. Sepuluh bulan ia tinggal di darat, lalu kembali ke pincara karena tak ada orang lain yang bisa mengemudikannya dan keluarganya membutuhkan penghasilan. 

Ketika tak ada uang sama sekali, ia berutang di warung. “Lebih baik mengutang daripada tidak makan.”

Tak pernah ada yang memberi tahu warga tentang apa yang akan terjadi, katanya.  

Ia mempelajari kosakata lingkungan barunya dari para tetangga. Tanah kuning itu? Mereka menyebutnya ore. Batu-batu hitam itu? Batu bara. Dian hanya tahu apa yang terjadi di kawasan industri dari desas-desus: “Orang bilang itu untuk membantu memasak nikel.”

Dian tak pernah menerima ganti rugi apa pun atas debu yang menyesakkan rumahnya dan paru-paru keluarganya. Perusahaan itu selalu hadir dalam hidupnya. Orang-orang dari bagian humas perusahaan sesekali datang dan duduk di teras rumahnya. Mereka merokok, tapi nyaris tak berkata apa-apa.  

“Mereka tidak pernah bicara apa-apa soal masalahnya. Kadang saya pikir, mereka cuma mengawasi.”

Untuk melawan industri dan dampaknya, Dian bergabung dengan sekelompok warga yang dipimpin oleh tetangganya, Kamriadi. Kelompok ini mulai mengorganisir, menyuarakan tuntutan, dan mendatangi berbagai tempat untuk menyuarakan dampak industri nikel terhadap warga Tani Indah. Pada 2024, koalisi warga setempat dan sejumlah LSM, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengajukan gugatan terhadap PT Obsidian Stainless Steel atas pencemaran yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitasnya, yang meliputi smelter nikel dan baja tahan karat serta PLTU captive.^[7]

Pada Mei 2025, sekelompok warga berangkat ke Jakarta untuk melobi sejumlah kementerian dan membawa suara mereka ke media.^[8] Dian mengaku tidak takut melawan perusahaan, sebesar apa pun perusahaan itu. 

“Kita tidak sendirian. [Kita] sama-sama merasakan.”

Harapannya.

“Seandainya bisa seperti dulu lagi. Lancar penumpang. Ikan gampang sekali didapat, Mau makan udang, tinggal pergi menjala di empang. Pikiran saya cuma satu: anak saja.”

Para perempuan empang

Taji Intan, yang kini berusia 60-an, datang ke Tani Indah dari Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan pada dekade 1990-an. Saat itu, satu kali panen tiga bulanan berupa udang, ikan, dan kepiting bisa menghasilkan Rp40–50 juta untuk keluarganya. Para pembeli datang langsung ke rumahnya.

Hasnia, tetangga Taji Intan, berusia 40-an. Lahan dan empang keluarganya dulu membentang seluas sepuluh hektar. Sebuah perusahaan nikel membeli separuh lahan keluarga Hasnia saat industri ini pertama kali datang, tetapi lima hektar sisanya masih menyisakan etidaknya satu empang yang bisa mereka andalkan untuk penghidupan. Harga tanah saat itu murah, dan warga tidak tahu akibat menjual tanah mereka kepada industri nikel. Kini, yang memisahkan lahan Hasnia dan PLTU captive milik OSS hanyalah sebuah tembok beton. 

Empang yang tersisa itu bergantung pada air dari sungai setempat, yang menurut Hasnia telah tercemar oleh industri nikel. Kini, ikan dan udang tak lagi bisa hidup di empang itu akibat pencemaran.  

“Kita setiap hari turun di empang, berharap udangnya cepat besar. Tapi tidak juga besar-besar. [Sudah] satu tahun pun belum ada hasilnya.”^[10]

Suaminya sudah bertahun-tahun menunggu pekerjaan yang, menurutnya, dijanjikan oleh perusahaan ketika separuh lahan mereka dan sebagian besar empang mereka dijual. “Selalu dijanji-janjikan terus, tapi sampai sekarang enggak ada.”

Suaminya berhenti menunggu baik-baik dan mulai ikut bersama warga lain memblokade jalan menuju kawasan industri nikel sebagai bentuk protes. Menurut Hasnia:“Dia bilang: bagaimana mau dapat kerja kalau tidak malang jalan?”

Kini Hasnia mulai bicara soal rencana pindah ke Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tempat orang tuanya tinggal. Namun, katanya, itu baru akan dilakukan setelah perusahaan membayar ganti rugi atas kerusakan empang keluarganya. Harapannya bagi kampung yang akan ditinggalkannya sangat jelas: 

“Stop buang limbah ke kali. PLTU ditutup. Dulu enggak ada perusahaan, damai. Hidup tenang.”

Tapunggaya dan Tapuemea: tempat laut berubah merah

Tapunggaya dan Tapuemea terletak berdampingan di pesisir Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kedua desa ini begitu dekat sehingga yang memisahkan s keduanya hanyalah sebuah masjid. Ada sekitar sembilan ratus keluarga tinggal di sini. 

Di belakang kedua desa, perbukitan telah digunduli dan dipahat menjadi teras-teras merah oleh perusahaan-perusahaan tambang nikel. Di depan Tapunggaya dan Tapuemea, laut yang dulu menghidupi warga turun-temurun kini berubah merah, semerah perbukitan yang ditambang. 

Para perempuan yang tinggal di kaki tambang belum tentu menentang pertambangan. Sebagian dari mereka ikut membangun industri ini: memasak untuk para penambang, mengurus pembukuan, dan menjaga peralatan di malam hari. Banyak rumah tangga mereka bergantung pada upah dari industri nikel.   

Namun, para perempuan Tapunggaya dan Tapuemea menggambarkan sebuah industri yang datang tanpa persetujuan. Industri yang membayar dengan beras dan uang debu.^[11] Industri yang bisa esok hari, meninggalkan air merah, lenyap bukit-bukit yang kosong, dan para ibu yang menghitung keuangan keluarga yang menipis di meja dapur. 

Jumatin: Perempuan nelayan perempuan Bajo 

Jumatin tidak tahu berapa usianya. Ia orang Bajo dan lahir di atas perahu. 

“Kita punya orang tua, kasihan, dia tidak tahu kita punya [dan] kita punya umur. Kita dilahirkan di perahu, besar di perahu. Kita tidak tinggal di rumah dulu. Perahu kita bikin rumah.”^[12]

Masa kecilnya penuh dengan dayung dan layar, sagu dan jagung kering alih-alih nasi, serta laut yang begitu kaya ikan sampai-sampai tangkapan yang banyak nyaris didapat tanpa bersusah payah. 

“Biar malam aku pergi cari ikan di situ, dapat ikan. Dulu, biar baring-baru baru kau turunkan pukat [di bawah rumah] sudah dapat ikan. Dulu biar pakai obor saja pergi cari ikan, dapat ikan.”

Kerang adalah sumber penghidupan utama keluarganya.   

Itu sebelum tambang nikel datang. 

Sekarang, semalam penuh di laut hanya menghasilkan tiga, mungkin lima kilo. Penyebabnya terlihat dari depan pintu rumahnya. Saat hujan mengguyur bukit-bukit yang gundul, tanah merah tumpah ke teluk. 

“Merah semua. Biar kerang-kerang, tidak bisa kita lihat. Lumpur menutupi tempat krang-kerang.”

Ikan-ikan kini mengenali warna itu. “Kalau merah pukat, kalau merah jaring, itu tidak kena dia. [Ikan] lari.”

Maka, para nelayanlah yang kini harus lari semakin jauh ke tengah laut, mengejar air jernih dan menghabiskan bahan bakar yang nyaris tidak sanggup mereka beli. “Sekarang lima belas liter bensin [untuk melaut cukup jauh agar dapat ikan]. Dimana kita mau ambil uang [untuk beli bensin]?”

Jumatin tidak sanggup membeli lima belas liter bensin, jadi ia membeli dua liter setiap sekali beli, kalau ada uang, dan menghemat bahan bakar dengan menjalankan mesin sepelan mungkin.  

“Pelan-pelan jalan, asal sampai. Kita bawa dayung dua. Kalau kehabisan bensin, kita mendayung pulang.”

Jarak itu bukan hanya mahal. Jarak itu berbahaya. 

Menurut Jumatin dan warga lain di kampungnya, nelayan Bajo semakin sering diserang. Kerusakan lingkungan memaksa para nelayan masuk ke wilayah tangkap yang berbahaya dan asing, sementara pencemaran yang sama mengancam habitat alami buaya dan mendorong hewan itu makin dekat ke manusia. Suatu kali, seekor buaya menyerang suami Jumatin saat ia mencari ikan di sungai. Ia digigit menjelang subuh dan segera dilarikan menyeberangi perairan untuk mencari pertolongan. Ia selamat, meski nyaris tak tertolong.

Sepupunya, yang saat itu sedang melaut, tidak selamat. 

Tanyakan kepada Jumatin untuk apa nikel itu, akan jadi apa, dibawa ke mana, dan ia akan menggeleng. “Kita tahu tanah saja yang dia muat. Kita lihat kalau lewat. Tidak tahu mau diapakan itu.” 

Tak pernah ada seorang pun dari perusahaan tambang yang menjelaskan kepadanya. “Untuk apa [mereka repot-repot menjelaskan] ke kita? Kan orang bilang kita ini orang Bajo tidak sekolah, bodoh. Ya jadi dia tidak peduli.”

Yang diberikan perusahaan, katanya, adalah beras: karung-karung beras yang dibagikan ke kampung setiap kali cukup banyak tongkang bermuatan bijih nikel meninggalkan dermaga. “Setiap lima tongkang, ada berasnya. Setiap sepuluh kapal tongkang, ada lagi berasnya. Satu karung kami makan, satu karung kami jual—itu untuk beli bahan bakar, kopi, rokok.”

Para politisi datang membawa janji saat musim pemilu. Setelah itu, mereka menghilang. “Kita syukuri apa yang ada. Itu yang kita makan.”

Pegangannya untuk bertahan hidup sederhana: “Kita syukuri apa yang ada. Itu yang kita makan.”

Nurtina: juru masak dan aktivis 

Nurtina, yang kini menjelang usia 60, pernah berdiri di kedua sisi pagar konsesi tambang nikel. 

Pada 1999, ia bekerja sebagai juru masak untuk PT Antam, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertambangan, dengan gaji Rp300.000 per bulan.

Menurut warga setempat, pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, sudah berlangsung setidaknya sejak tahun 1999, ketika perusahaan-perusahaan tambang nikel mulai berdatangan ke Tapunggaya. Sejak 2010, PT Aneka Tambang (Antam), perusahaan tambang milik negara, memegang IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) untuk wilayah Mandiodo-Lasolo-Lalindu. Pemerintah menghentikan seluruh kegiatan di Blok Mandiodo pada Agustus 2023 karena penyelidikan kasus korupsi dan suap.^[13] Pada April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Antam tahun 2026, yang mencakup target 3,4 juta metrik ton untuk operasi di Konawe Utara, termasuk konsesi Blok Mandiodo.^[14] Namun hingga Agustus 2026, belum jelas apakah PT Antam telah kembali menambang di perbukitan di atas Tapunggaya dan Tapuemea. 

Jeda operasi tambang nikel tidak diikuti dengan rehabilitasi bekas tambang. Akibatnya, warga seperti Nurtina kini menanggung dampak ganda, secara lingkungan dan ekonomi: hidup di bawah tambang nikel tanpa pekerjaan dari industri itu. 

Dua dekade setelah ia mulai bekerja di industri nikel, pada tahun 2023 dan 2025, Nurtina ikut dalam aksi-aksi besar warga yang berbaris mendaki gunung bekas tambang itu. Gunung tersebut masih dikuasai PT Antam, tetapi tidak ditambang maupun direhabilitasi oleh perusahaan. Aksi- aksi itu menyoroti tidak adanya ganti rugi atas lahan yang dikuasai PT Antam, kuatnya kehadiran aparat militer dan polisi, tersingkirnya warga dari ruang hidup dan sumber penghidupannya, serta minimnya lapangan kerja bagi warga lokal. 

Menurut Nurtina, polisi menjawab dengan gas air mata: “Ternyata itu membahayakan.”

Setelah aksi-aksi itu, aparat keamanan menetap di Tapunggaya dan Tapuemea. Personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat, yang sempat mencapai sekitar orang, ditempatkan di dua rumah sewaan di Tapunggaya, salah satunya tepat di depan rumah Nurtina.  

“Tiap hari berseragam. Tiap hari ada mobilnya, tiap hari. Coba pikirkan; masyarakat sekarang sudah diintimidasi Antam. Kita mau nambang sudah tidak bisa karena Antam tahan. Bagaimana caranya masyarakat bisa makan? Mau mati kelaparan masyarakat?”

Kini, keluarga Nurtina bergantung pada gaji suaminya, Rp3 juta per bulan. Di usianya yang hampir tujuh puluh tahun, ia bekerja sebagai penjaga malam, menjaga alat berat milik sebuah perusahaan tambang nikel.  

Tuntutan Nurtina sederhana: pisahkan jalan angkut tambang dari satu-satunya jalan umum keluar-masuk kampung, dan berikan peluang ekonomi bagi para perempuan. 

“Fasilitasi kami masyarakat bikin proposal untuk minta bantuan modal menjual kue kah atau untuk [usaha] cuci pakaian di mes [pekerja tambang] [kalau tambang beroperasi lagi]. Karena sekarang susah sekali mencari uang.”

Kurisa dan Labota: perempuan di ambang pintu raksasa industri 

Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah membentang seluas 5.500 hektar dan telah mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita kabupaten Morowali ke puncak peringkat nasional: lebih dari Rp900 juta per orang per tahun.^[16]

Nyaris tak sepeser pun dari uang itu yang tertinggal di sini. Nilai tambah yang dihasilkan smelter sebagian besar mengalir ke para investor kawasan industri dan ke pemasok yang jauh dari pesisir ini. Bahkan soal upah pun setali tiga uang: para pekerja di kawasan industri itu datang dari kota dan provinsi lain di Indonesia atau dari Tiongkok, dan banyak pekerja Indonesia mengirimkan gajinya ke kampung halaman.^[17] Arianto Sangaji, seorang cendekiawan dan aktivis yang telah meneliti industri nikel Morowali selama dua dekade, memperkirakan lebih dari 95 persen dari nilai ekonominya mengalir keluar dari daerah ini.^[18] Lapangan kerjanya nyata. Uangnya hanya numpang lewat. 

Diperkirakan 90.000 orang kini bekerja di lebih dari 50 perusahaan di dalam IMIP, termasuk di 15 smelter yang beroperasi di kawasan tersebut.^[19] Kampung-kampung yang dulu menghadap laut kini menghadap tumpukan batu bara, cerobong smelter, dan dermaga. 

Namun, di salah satu kabupaten terkaya di Indonesia ini, perempuan yang dulu menjalankan usaha perikanan yang menguntungkan kini bekerja sebagai pemulung. 

Banyak perempuan yang kami temui di depan pintu salah satu pusat industri nikel terbesar di dunia punya kisah serupa. Mereka bercerita tentang kerja keras sehari-hari demi menjaga keluarga mereka mereka tetap utuh, di tempat yang airnya kini panas, udaranya berbau polusi beracun, dan masa depannya hanya bisa ditabung untuk dijalani di tempat lain. 

Gusnah: dari nelayan perempuan menjadi pemulung 

Gusnah, yang kini menjelang usia 60, tidak memulai dengan cerita. Ia memulai dengan permintaan tegas: turunlah ke air. Masukkan tanganmu. 

Laut di bawah rumahnya di Dusun Kurisa hanya berjarak beberapa ratus meter dari titik pembuangan air limbah industri. Seluruh dusunnya berdiri di atas tiang-tiang, di atas air hangat yang terus mengalir. 

Gusnah telah tinggal di Kurisa sejak 1991, ketika pesisirnya masih berupa hutan. Selama sebagian besar dari 30 tahun lebih itu, ia menjalankan usaha gurita bersama anak buahnya, sekelompok laki-laki. Ia membeli hasil tangkapan mereka dan memasoknya kepada seorang pedagang yang membawanya ke Kendari seminggu sekali, dengan penghasilan Rp2 juta hingga Rp3 juta. Di bawah rumah-rumah panggung, Gusnah dan keluarga-keluarga lain memelihara ikan hidup dalam keramba.  

Keramba-keramba itu kini sudah tiada. Bebatuan di tepi pantai, tempat para perempuan dulu mencari hasil laut, kini terkubur lumpur. Suaminya terkena strok dan tak bisa lagi bekerja. Menantunya, seorang nelayan, meninggal delapan tahun lalu. Empat cucu tinggal bersamanya. Jadi, selama dua tahun terakhir, Gusnah mengumpulkan botol plastik. 

Sekilo botol plastik paling mahal laku Rp3.500. Dalam seminggu Gusnah biasa mendapat Rp300.000 dari memulung, dan sebagian besar uang itu sudah lebih dulu terutang kepada orang lain. 

Sesekali, Gusnah ikut bersama perempuan-perempuan lain yang dulu juga nelayan. Mereka patungan menyewa mobil dan menempuh perjalanan sejam ke desa-desa dan pantai lain untuk memulung, karena malu melakukannya di kampung sendiri.  

“Di sini memang banyak botol, tapi kami malu [memulung]. Mobil lewat, sepeda motor lewat. Kami takut ditertawakan.”

Gusnah tak punya pilihan lain karena utang keluarganya yang terus menumpuk. Para pemberi pinjaman berkeliling kampung setiap hari atau setiap minggu untuk menagih cicilan. “Kita tidak bisa mengambil [pinjaman] banyak, karena kalau ambil [pinjaman] banyak, mau bayar pakai apa?” Ia meminjam dengan jaminan botol yang belum ia kumpulka, Rp500.000 sekali pinjam, dan meminta uang kepada pembelinya sebelum botol ditimbang. “Kalau tidak [meminjam uang], mau makan apa?” 

Harinya dimulai pukul satu atau dua dini hari. Ia memasak nasi kuning untuk dijual saat fajar, dengan penghasilan hingga Rp100.000. Setelah itu, memulung botol. Pada malam-malam tertentu, Gusnah juga membuat kue goreng untuk dijual. 

Tahun ini, ia menjual bagian depan tanah rumahnya kepada seorang tetangga. Dengan uang itu, ia membangun empat kamar kos kecil untuk disewakan kepada pekerja pabrik yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. 

Dua kamar kini sudah ditempati, tetapi satu masih belum beratap. Ia kekurangan lima belas lembar seng dan tidak punya uang untuk menyelesaikan pembangunannya. 

“Banyak kali orang dari luar datang mengambil sampel [air], tapi enggak ada apa-apa. [Mereka] bilang mau turun [kasih] sumbangan, [kasih] rumah. Tidak ada [yang datang].”

Tanyakan apa harapannya; permintaannya sederhana saja: “Lihat nih kita ini begini [keadaannya]. Kasih sedikit bantuan, untuk hal-hal yang tidak bisa kami lakukan sendiri.”

Tetangga dan pendatang baru 

Esti, yang berusia 30-an atau 40-an, lahir di Kurisa dan dibesarkan dengan “seratus persen melaut.” Ia membesarkan enam anak dari ikan, gurita, dan teripang. “Kita memasak, cuci beras pakai air laut. Cuci ikan, cuci piring juga pakai air lau.”^[21]

Tiga atau empat tahun lalu, laut di depan rumahnya berubah menjadi keruh dan hangat. Sekarang air laut itu membuat kulit gatal. Anak-anak tidak bisa lagi mandi di sana lagi. Suaminya masih melaut, tapi ikan-ikan itu sudah berpindah ke tempat yang tak terjangkau perahu kecil. 

“Sekarang minimal sepuluh liter baru sampai di tempat yang ada ikannya. Kadang pulang [tangan] kosong. Kita ini kalau tidak beli, tidak makan ikan. Paling kalau tidak ada ikan makan cuma nasi [dengan air].”  

Esti berangkat pukul tujuh pagi untuk memulung botol plastik dan pulang sore atau malam.  

Ia ingin mengaddu tapi tidak tahu harus kepada siapa. Orang-orang datang, bertanya ini-itu, lalu pergi. Tak ada yang berubah. “Kami mau mengadu sama siapa? Mau minta bantuan sama siapa?”  

“Kan orang bilang begini: ‘kamu orang sudah banyak uang, sudah jaya’. Saya bilang ‘seandainya bisa tukar, kita bakal tukar kampung’. Kamu orang tinggal di sini, rasakan apa yang kami rasa di sini.”  

Saat ditanya soal harapannya, ia terdiam sejenak. “Tidak bisa juga bicara soal harapan, karena [yang] namanya harapan ini besar. Siapa juga yang mau [hidup] begini? Kita cuma mau yang dulu kita punya. Dulu, biar tidak kaya, tapi cukup.”  

Beberapa kilometer di sana, di Labota, ada sisi lain dari ledakan nikel ini. Bukan warga yang disingkirkan oleh industri, melainkan seorang ibu muda yang justru ditarik datang olehnya. 

“Anisa” berusia 22 tahun.^[22] Ia menikah pada usia 18 tahun dan langsung pindah ke Desa Labota karena suaminya sudah bekerja di dalam IMIP. Kini, suamnya bekerja sebagai petugas K3 (keamanan) dengan gaji sekitar Rp7 juta per bulan. 

Keluarganya yang beranggotakan empat orang tinggal bersama di satu kamar kos seharga Rp1,1 juta per bulan, di deretan kamar yang dihuni keluarga-keluarga pekerja lainnya. 

Putrinya pertama kali batuk saat berusia lima bulan. Putranya yang berusia tiga tahun didiagnosis menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Klinik perusahaan mengobatinya secara gratis, tetapi penyakit itu terus kambuh. Petugas kesehatan mengatakan kepada keluarga itu bahwa desa-desa di sekitar IMIP memiliki angka ISPA tertinggi di Morowali. 

Anak-anak hampir tidak pernah bermain di luar. Setiap pagi, “Anisa” membuka jendela dan menyeka debu hitam. Di lingkungan ini, atap seng murah sudah berkarat hingga bolong dalam sebulan akibat hujan asam dari PLTU captive di kawasan industri itu.  

“Anisa” hidup dengan rasa takut akan apa yang bisa menimpa suaminya di balik gerbang kawasan industri yang berbahaya itu. Sudah terjadi sejumlah kecelakaan serius di kawasan itu, termasuk ledakan yang menewaskan beberapa pekerja, seorang pria yang tergencet forklift (truk angkut susun) dan seorang pekerja yang wajahnya robek dihantam muatan yang berayun.^[24]

“Setiap ada kejadian, saya telepon dia. Saya kasih tahu: hati-hati di dalam. Apalagi kata suami saya keamanan di dalam Keselamatan kerja di dalam masih kurang katanya.”^[25] Hasil pemeriksaan kesehatan terakhirnya menunjukkan tanda-tanda awal gangguan pendengaran. 

“Anisa” mengubah rasa takutnya menjadi rencana: ia mengirim uang untuk keluarga kedua belah pihak dan mencicil sebidang tanah yang jauh dari kawasan IMIP. “Insya Allah, kalau sudah selesai [menyicil tanahnya], bangun sedikit-sedikit. Mungkin dua atau tiga tahun lagi.”

Di sekelilingnya, sebagian orang sudah memutuskan untuk pergi. “Anisa” melihat semakin banyak rumah di Labota yang kini kosong.  

Molino dan Towara: tempat banjir turun menerjang

Desa Towara, Tompira, dan Molino di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, terletak di bawah area tambang nikel dan berdekatan dengan sebuah kompleks smelter u nikel berskala besar. Kawasan yang dulu hidup dari pertanian kecil, laut, dan sungai ini kini berada di garis depan ledakan nikel Indonesia.  

Perempuan-perempuan sungai

Susuri Sungai Laa ke arah hulu dari Molino, dan Anda akan sampai di Desa Towara dan Tompira, tempat warga hidup dari meti, kerang air tawar yang telah menghidupi keluarga-keluarga di sini secara turun-temurun.  

Di bawah sebuah gubuk di tepi sungai, belasan perempuan duduk melantai mengelilingi gundukan kerang. Dengan ibu jari yang terampil, mereka mencungkil dagingnya keluar. Lantai di bawah mereka bukanlah tanah, melainkan cangkang meti yang menumpuk selama puluhan tahun, dibuang ke rawa oleh ibu dan nenek mereka hingga rawa menjadi padat. Rumah-rumah mereka berdiri di atas cangkang. Tanah itu sendiri adalah hasil kerja para perempuan. 

Sunarti telah mengupas meti selama puluhan tahun.  

“Anakku yang pertama sudah 22 tahun. Saya sudah kupas [meti] sejak masih lajang.”^[26]

Namun, menurut para perempuan itu, sungai yang menjadi sandaran pekerjaan mereka kini sedang dirampas dari mereka. 

Para perempuan menghitung ada lima perahu sedot pasir yang beroperasi di sungai. Ketika ditanya ke mana pasir itu dibawa, mereka menunjuk ke ledakan pembangunan yang dipicu oleh tambang nikel serta kebutuhan bahan bangunan untuk mendirikan rumah-rumah kos bagi para pekerja. Saat ditanya sejak kapan kapal pengeruk itu bertambah banyak, jawabannya selalu sama: setelah tambang nikel datang.  

Lahan Sunarti sendiri di tepi sungai, seluas satu setengah hektar, sepertiganya sudah hilang ditelan sungai yang terus melebar. Ia pernah meminta Rp1 juta per bulan kepada para penyedot pasir selama mereka bekerja di dekat batas lahannya, tapi mereka menolak. Sungai, kata mereka, bukan milik siapa-siapa.  

Keluarga Sunarti tetap bertahan karena tak ada tempat lain untuk pergi, dan karena sungai itu, sebanyak apapun ayng telah direnggutnya, masih menjadi bagian dari kehidupan kampungnya.  

Ribka: ibu dan pemilik warung 

Menjelang tengah malam, 19 Agustus 2025, Ribka, yang berusia 30-an, hampir terlelap . Sepanjang malam hujan mengguyur Molino. Deras, lalu reda, lalu deras lagi. Air sudah menggenang di dapur, setinggi dua susun batako. Sudah enam kali banjir datang selama empat tahun ia mengontrak rumah kecil ini, tetapi airnya selalu surut kembali. 

“‘Sudah bolehkah saya boleh tidur?’ Saya tanya suami karena saya was-was. Dari tadi saya mau tidur, saya takut.”^[27]

Bertahun-tahun lalu, ia datang ke timur, ke Molino, ketika tambang-tambang sedang membuka lowongan dan seorang perempuan bermodal kompor bisa ikut hidup dari ledakan nikel dengan memberi makan para pekerjanya. Ia membuka warung di depan rumahnya. Suaminya mengangkut pasir untuk perusahaan-perusahaan. Anak laki-laki mereka yang berusia dua tahun lahir di sini, di tapal batas nikel. Malam itu, anaknya, “hadiah terbesar” dalam hidupnya, sudah tertidur di kamar.  

Ribka tidak tidur. Ia berbaring dalam gelap, menggulir layar ponselnya hingga pukul setengah satu dini hari, mendengarkan suara hujan. Lalu ia terlelap, mungkin selama sepuluh menit. Suara suaminya membangunkannya. “Sayang, bangun. Banjir besar.” 

Suaminya menyambar anak mereka dan berlari ke pintu. Ribka jatuh dua kali di dalam rumahnya sendiri, terjerat lumpur dan tersandung dalam gelap. Listrik padam. Batang-batang pohon utuh yang terbawa dari suatu tempat di hulu menghantam rumah dan mengganjal pintu hingga macet. Ia menariknya sekuat tenaga. 

Di luar, jalan berubah menjadi sungai. Ribka, suami dan anaknya, serta pasangan muda tetangga sebelah saling bergandengan tangan di tengah arus agar tidak hanyut. Tetangganya itu sedang hamil tiga bulan dan berkali-kali kehilangan pijakan, sehingga rombongan itu merapat mengelilinginya. Mereka memanjat ke atas dua mobil yang terparkir dan bertahan di sana sambil berhitung: kalau mobilnya bergerak, kita ikut terbawa air. Setelah sepuluh menit, Ribkalah yang mengambil keputusan. “Mari kita menyeberang ke rumah yang sebelah situ,” katanya. Bergandengan tangan, saling menopang, kedua keluarga itu mengarungi air.  

“Tujuh kali kita mengalami banjir selama empat tahun,” katanya keesokan harinya.  

Ia duduk di kamar pinjaman, mengenakan sarung pinjaman. Yang ia miliki kini hanyalah pakaian yang melekat di badannya saat menyelamatkan diri.  

“Baru kali ini yang seperti ini. Ini bukan banjir biasa. Yang begini dulu cuma saya lihat di layar HP. Kali ini saya alami sendiri. Seperti tsunami.”

Tidak semua perempuan di Molino bisa menyelamatkan diri seperti Ribka. Istri kepala dusun terlepas dari suaminya dalam gelap. Arus merenggutnya dan menyeretnya hingga terjepit di bawah sebuah mobil yang terparkir. Tiga orang sekaligus tak mampu menariknya keluar melawan derasnya air. Ia dibawa ke rumah sakit. 

“Suaminya sendiri juga hanyut. Dia tak bisa menjangkau [istrinya].”

Saat pagi tiba, lima rumah hancur atau rusak. Tiga di antaranya lenyap tak tersisa. Di tempat warung Ribka dulu berdiri, kini hanya ada sebidang tanah berlumpur kosong berbentuk persegi panjang. Semuanya tersapu air: enam meja makan, gerobak gorengan besar, freezer, kulkas, sepeda motor, uang tunai Rp3 juta yang baru saja ditarik suaminya setelah gajian, dan kartu ATM di tas. 

Keesokan paginya, di rumah kos tempat para perempuan yang mengungsi bermalam, Ribka duduk dengan pena dan kertas, mencatat satu per satu semua yang hilang dari hidupnya. Orang-orang perusahaan yang tak dikenalnya datang membawa pesan: tuliskan semua yang hanyut terbawa air, nanti akan diganti. 

Perusahaan yang mana?  

“Kita tidak tahu perusahaan apa yang ada di atas sana.”

Ia menceritakan apa yang diyakini semua orang di Molino: air datang dari arah berbagai tambang nikel di atas sana. Arman Marunduh, anggota DPRD setempat, mengenal perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu. Sehari setelah banjir, ia mendatangi lokasi tambang di atas desa dan melihat apa yang ia sudah duga: sebuah tanggul jebol di lokasi sebuah perusahaan tambang dekat jembatan utama, tempat air mengalir masuk. Menurutnya, ini bukan sekadar bencana alam.  

“Kami sudah ingatkan itu perusahaan berkali-kali. Mereka bandel. Katanya sudah melakukan [perbaikan], tapi dengan kejadian ini ya berarti mereka belum melakukan apa-apa.”^[28]

Peringatan-peringatan tersebut tercatat dalam dokumen. Sejumlah perusahaan memiliki konsesi di perbukitan di atas Molino, tetapi tak satu pun mengaku bertanggung jawab atas banjir itu.   

Menurut warga, hutan di lereng-lereng bukit telah dibabat habis, sehingga tak ada lagi yang bisa memperlambat hujan deras atau menahan air. Pada 2025, pencemaran air, limpasan, deforestasi, dan kerusakan pada lahan pertanian telah menjalar hingga ke empang dan kebun sawit yang menjadi sandaran hidup warga. Warga menyampaikan pengaduan ke instansi pemerintah kabupaten dan provinsi, mendokumentasikan apa yang mereka saksikan, lalu kembali bersuara, kali ini bersama Arman.  

“Kami sudah ke provinsi bertemu Inspektur Tambang di [kantor] Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Kemudian kami ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sama juga pengaduannya.”

Cara para pejabat menangani pengaduan itu tercatat dengan jelas. Pada November 2024, DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang kerusakan sumber air bersih warga akibat tambang, dan rapat serupa kembalo digelar pada awal 2025 ketika kerusakan meluas ke empang dan lahan pertanian. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kemudian mendatangi Molino. Menurut Arman, pejabat meninjau kawasan itu dan memotretnya dengan drone, lalu menyatakan tidak ada pencemaran atau kerusakan lingkungan, padahal mereka tidak mengambil satu pun sampel air, udara, atau tanah.  

Arman lalu menemui gubernur dan memintanya menegur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atas pemeriksaan yang tidak memadai itu. Menurut Arman, gubernur berjanji akan mengirim petugas untuk kembali memeriksa kawasan itu. Pada akhirnya, memang ada yang datang kembali, tetapi baru setelah tanggul jebol, setelah rumah-rumah hanyut dan setelah Ribka duduk mencatat semua yang hilang dari keluarganya. 

Morombo Pantai: kampung berair jernih—dulu

Para perempuan Morombo terus kembali pada satu ungkapan, dan mereka mengucapkannya seperti menyebut nama seseorang yang telah tiada: terang air. 

Morombo terletak di pesisir Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Rumah-rumah panggung berjajar di tepi laut. Dusun pertama dihuni sekitar delapan puluh keluarga Bajo. Nenek moyang mereka menghabiskan seluruh hidupnya di atas perahu. Laut adalah segalanya.  

Orang Bajo bukan sekadar hidup di tepi laut ini; mereka adalah bagian darinya. Menurut tradisi, ketika seorang bayi lahir, tali pusarnya dipotong dengan bambu. Ari-arinya dicuci, dibungkus kain, diberi pemberat batu, diharumkan dengan dupa, didoakan, lalu dilarung ke laut. Setelah itu, bayi yang baru lahir dicelupkan ke dalam air agar tumbuh kuat. 

Tetapi untuk itu, lautnya harus bersih. 

“Sekarang sudah kotor,” kata Diana.^[29]

Tak seorang pun di Morombo bisa menyebutkan nama perusahaan tambang di bukit di atas kampung mereka. Beberapa perempuan, yang suaminya bekerja di atas sana, tahu kata “nikel”, tapi tidak tahu untuk apa nikel itu.  

Menurut warga, tak seorang pun dari perusahaan tambang maupun pemerintah berkonsultasi dengan warga tentang proyek tambang itu sebelum operasinya dimulai, padahal hukum mewajibkan masyarakat terdampak diberi informasi dan kesempatan untuk memberikan masukan sebelum izin lingkungan diterbitkan.^[30] Lalu, limpasan air mulai turun dari bukit, dan kata yang dipakai warga untuk laut mereka pun berubah dari terang air menjadi kabur, atau keruh. 

Diana: Ibu empat anak. Lahir di atas air 

“Kalau kita dapat uang, berarti kita makan nasi. Kalau tidak dapat uang, berarti kita tidak makan.”^[31]

Diana, yang kini berusia 60-an, lahir di sebuah rumah perahu kecil di dekat Desa Tapunggaya. Ia melahirkan anak pertamanya di rumah perahu, tanpa bantuan bidan. Ia ingat saat tiba di tempat yang kelak menjadi Desa Morombo, belum ada seorang pun yang tinggal di sana, hanya pepohonan lebat yang tumbuh hingga ke bibir air. Keluarga-keluarga itu membuka pesisir, mendirikan pondok-pondok sederhana, dan Morombopun bermula. Diana punya empat anak dan lebih dari sepuluh cucu, kebanyakan tinggal hanya sepelemparan batu dari rumahnya.  

Menurut Diana, secara tradisional para pria menangkap ikan dengan trisula (tombak bermata tiga), sementara para perempuan mengumpulkan kerang, menjemurnya di bawah sinar matahari, merangkainya lima-lima pada seutas tali, lalu menjual rangkaian itu di pasar. 

“Kita ini orang Bajo, kekuatan kita memang laut. Nenek moyang [kami] bilang, kalau naik di daratan, orang Bajo mati karena kekuatan orang Bajo tidak ada di atas [daratan]. Kan di darat bisa tanam sawit, tanam kelapa, tanam sembarang. Tapi kita di laut, kita mau tanam apa? Makanya itu kekuatan kita di laut.”

Kini matanya selalu berair. Kakinya mulai lemah. Ia bilang stres telah mengaburkan ingatannya. Satu-satunya yang masih bisa ia lakukan di laut adalahmenyelam mencari kerang. “Tidak bisa tangkap ikan. Sekarang cuma kerang.”

Sebelum ada tambang nikel, Diana bisa menangkap dua atau tiga kilogram ikan sekali melaut, dengan harga Rp30.000 per kilogram. Dalam satu hari ia bisa mendapatkan hingga Rp100.000 dari melaut, yang habis pada sore hari, lalu didapat lagi keesokan paginya.  

Sekarang? “Sepuluh, dua puluh ribu sehari. Itu saja.” 

Rp20.000 hanya cukup untuk membeli seliter beras, jadi Diana membagi seliter itu menjadi dua: separuh dimasak pagi, separuh lagi siang hari. Makan malam bergantung pada laut. Di hari-hari buruk, yang ada hanya bubur sagu dari sekarung sagu yang dibeli dengan berutang. Di hari-hari terburuk, yang bisa dimakan hanyalah nasi tanpa lauk.  

Tambang juga merenggut hal-hal lain. Jalan setapak di hutan yang mendaki bukit, yang dulu dipakai keluarga-keluarga untuk mencapai desa-desa pertanian di atas dan menukar ikan dengan sayur, kini ditutup.  

“Tidak bisa kita naik ke gunung. Tidak bisa. Dilarang perusahaan.”

Anak-anak perempuan di sini sudah dinikahkan sejak usia dua belas tahun. Di usia dua puluh, banyak yang sudah punya tiga atau empat anak. Sekolah berada jauh di atas bukit dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Layanan kesehatan, termasuk perawatan medis dasar, nyaris tak terjangkau.   

Dan ritual yang memberitahu setiap anak suku Bajo siapa dirinya, yakni ari-ari yang dilarung ke air yang terang dan bayi yang dicelupkan agar tumbuh kuat, tertunda. Menunggu laut yang mungkin tak akan kembali. 

“[Laut] masih kasih kekuatan. Tapi sekarang [laut] cuma kasih dua ekor, tiga ekor ikan. Dulu pol-pol loyang [wadah penuh]. Tapi sekarang tidak. Sekarang beda.”

Utete: dukun beranak dan nelayan perempuan

“Kita makan [uang] debu sekarang.”^[32]

Utete adalah perempuan yang mengawali kisah ini: perahu, jaring tiga lapis, anak-anak memanggilnya dari tepi air. Ia juga dukun beranak di Morombo dan penjaga ritus kelahiran. 

Kini, ia punya satu aturan saat mencuci hasil tangkapannya: jangan pernah biarkan apapun terendam di air lebih dari satu menit.   

“Itu kotoran. Itu racun. Kalau kita cuci barang-barang, kita rendam satu menit, merah. Biar pergi jauh [ke tengah laut], kita lihat ke bawah, [dulu kelihatan] ikan berenang, teripang, kima, sekarang tidak. Dulu kalau kita turun satu malam, kita makan. Segala-galanya di rumah ada. Sekarang?”

Yang menggantikan laut adalah uang debu: ganti rugi yang nilainya kira-kira setara penghasilan sehari melaut dulu, tetapi sekarang harus dicukup-cukupkan selama sembilan puluh hari sampai pembayaran berikutnya tiba. 

Tapi uang debu tidak selalu datang. 

Tanyakan kepada perempuan Morombo apakah mereka lebih memilih uang debu atau kehidupan sebelum itu, dan tak seorangpun ragu. “Dulu,” kata seseorang dalam sebuah pertemuan. “Memang, kami dulu tidak dapat uang dari siapa-siapa. Tapi [uang] mengalir. Dua puluh, tiga puluh ribu, setiap hari, sepanjang hari. Kami makan dari keringat sendiri.”^[33]

Debu yang menjadi asal nama uang itu menempel di mana-mana, termasuk makanan. Sebagian besar warga kampung batuk-batuk, dan banyak pula yang mengidap penyakit lain yang mereka yakini berkaitan dengan debu, termasuk tuberkulosis (TBC), nyeri dada, ngilu tulang, dan demam pada anak-anak. 

“Kalau bukan demam, ya [penyakit] yang lain,” kata seorang ibu tentang cucu-cucunya. “Gara-gara debu.” 

Penutup 

Kisah-kisah para perempuan di garis depan industri nikel ini hanyalah sekilas gambaran tentang bagaimana penambangan dan pengolahan nikel telah mengubah secara mendasar kehidupan warga yang sejak lama menjadikan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sebagai rumah mereka. Berbagai dampak ini, mulai dari hilangnya mata pencaharian, hancurnya budaya, ancaman terhadap kesehatan, hingga meningkatnya kerentanan terhadap bencana, adalah akibat dari industri yang mendahulukan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi di atas hak-hak masyarakat lokal dan para pekerja. Semua dampak itu juga menjadi bukti ketidakpedulian pemerintah yang begitu dalam, atau bahkan lebih buruk lagi. Perushaan-perusahaan Indonesia, Tiongkok, dan asing lainnya memanfaatkan situasi untuk mengamankan mineral dengan mengekstraksi nikel secara tidak adil, merugikan, dan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Namun, alih-alih melindungi warga dan lingkungan, pemerintah justru secara aktif mendukung industri yang melindas Masyarakat Adat dan komunitas lainnya.  

Yang diminta para ibu 

Sandingkan tuntutan mereka satu sama lain, dan akan terlihat betapa kecilnya semua tuntutan itu. "Kecil" adalah kata mereka sendiri, bukan kata kami. Harga yang adil untuk tanah dan empang, yang benar-benar sepadan dengan hilangnya mata pencarian sebagai nelayan dan petani. Jalan terpisah untuk truk-truk angkut tambang, agar tak lagi berbagi jalan dengan anak-anak yang berjalan kaki ke sekolah. Uang debu yang benar-benar dibayarkan. Sedikit modal untuk berjualan kue atau mencuci pakaian di mes pekerja. Lima belas lembar seng untuk sebuah kamar kos yang belum beratap. Satu juta rupiah per bulan untuk tepi sungai yang perlahan longsor ke air. 

Ribka hanya ingin terlindung dari bencana di masa depan. “Kalau bisa diusahakanlah supaya ke depan lebih bagus, tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kita merasa dirugikan. Cuma itu saja harapan kita kepada tambang yang di atas sana.”  

Sebagian kecil dari mereka menginginkan lebih. “Kalau saya berharapnya ditutup, supaya empang bisa menghasilkan kembali,” kata Taji Intan di Tani Indah. “Tutup PLTU,” kata Hasnia, tetangganya. Namun kebanyakan dari mereka tak sampai sejauh itu, kebanyakan memang tak bisa. Suami mereka mengemudikan truk-trukindustri itu dan menjaga mesin-mesinnya di malam hari. Anak-anak lelaki mereka mengoperasikan ekskavator. Bahkan makan siang anak sekolah, jika memang tersedia, datang dengan cap nama perusahaan. 

Jadi sebagian besar ibu tidak menolak nikel. Yang mereka tolak adalah aturan mainnya.  

Dan aturan mainnya saat ini adalah: dunia mendapat nikel, sementara para ibu kebagian hitung-hitungannya. Seliter beras dibagi untuk dua kali makan. Uang debu untuk sembilan puluh ari yang nilainya hanya setara tangkapan satu hari. Tiga ribu rupiah sekilo, dibayarkan kepada para perempuan yang duduk di tanah yang dulu dibangun nenek-nenek mereka dari cangkang kerang.  

Rekomendasi Climate Rights International:

Kepada Pemerintah Indonesia 

• Segera hentikan pemberian izin konsesi tambang dan smelter nikel baru sampai sektor ini mengambil langkah nyata, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang tersedia, untuk meminimalkan emisi, pencemaran, dan dampak buruk lainnya terhadap masyarakat sekitar, lingkungan, dan sistem iklim. 

• Adopsi, perkuat, dan tegakkan undang-undang dan peraturan nasional untuk mencegah, meminimalkan, dan memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan, iklim, dan hak asasi manusia, bagi generasi kini dan mendatang, yang disebabkan oleh penambangan, pemurnian, dan limbah ekstraktif nikel terhadap Masyarakat Adat dan komunitas terdampak lainnya, termasuk: 

- Ubah proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diberlakukan melalui UU Cipta Kerja (Omnibus Law) agar publik, termasuk organisasi masyarakat sipil dan warga, memperoleh akses penuh terhadap informasi yang relevan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek yang diusulkan. 

- Ubah Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) untuk mengakhiri kriminalisasi terhadap ekspresi damai, termasuk aksi protes, oleh aktivis dan organisasi. 

- Junjung, laksanakan, dan tegakkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk dengan menjatuhkan sanksi perdata dan/atau pidana yang berarti kepada perusahaan yang melanggarnya.  

- Kodifikasikan dalam undang-undang hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sebagaimana diakui oleh Mahkamah Internasional dalam Pendapat Nasihat (Advisory Opinion) tertanggal 23 Juli 2025 dan dalam resolusi Majelis Umum PBB A/Res/76/300 yang didukung Indonesia, serta ambil tindakan untuk melindungi hak tersebut.  

- Lakukan reformasi hukum untuk menjamin partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjamin penghormatan penuh terhadap hak-hak Masyarakat Adat sesuai dengan hukum dan standar internasional. 

• Laksanakan sepenuhnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), termasuk hak atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA), dan berikan pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, termasuk dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.  

• Pastikan perusahaan dalam negeri maupun asing sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan Indonesia, serta mintai pertanggungjawaban perusahaan dan para petingginya atas pelanggaran hukum lingkungan, iklim, hak asasi manusia, dan hukum lainnya, termasuk melalui denda, pencabutan izin, serta penuntutan pidana. 

• Laksanakan sepenuhnya Prinsip Panduan tentang Mineral Kritis untuk Transisi Energi yang ditetapkan dalam laporan 2024 Panel Sekretaris Jenderal PBB tentang Mineral Kritis untuk Transisi Energi, yang penyusunannya melibatkan pemerintah Indonesia.  

• Segera hentikan pemberian izin untuk PLTU semua batu bara baru, masukkan PLTU captive ke dalam komitmen dekarbonisasi dan iklim nasional, dan segera penuhi komitmen tersebut sesuai dengan Pendapat Nasihat Mahkamah Internasional tahun 2025 tentang kewajiban hukum negara terkait perubahan iklim dan hak asasi manusia generasi kini dan mendatang. 

Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

• Lakukan penyelidikan mendalam atas dampak penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, serta publikasikan hasil penyelidikan tersebut agar dapat diakses oleh masyarakat setempat. 

• Dorong Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah agar analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk proyek nikel baru maupun perluasan proyek nikel turut menilai potensi dampaknya terhadap perempuan serta anak-anak. Pastikan AMDAL tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat setempat, termasuk melalui pertemuan publik yang diumumkan secara luas dan penyediaan informasi dalam bahasa daerah.  

• Berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta kementerian dan pemerintah pusat maupun daerah lain yang terlibat dalam perizinan proyek nikel, memastikan perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan aman dalam konsultasi mengenai proyek nikel baru. 

• Serukan secara terbuka perlindungan bagi para perempuan pembela lingkungan dan hak atas tanah, termasuk perlindungan atas hak mereka untuk berbicara dan berekspresi, serta penghentian kriminalisasi hukum terhadap para pembela.  

• Lakukan penyelidikan atas ancaman, pelecehan, dan intimidasi terhadap perempuan pembela hak asasi manusia yang kritis terhadap industri nikel, serta publikasikan hasilnya agar dapat diakses oleh masyarakat setempat.  

• Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan program kesehatan prakelahiran, kesehatan ibu, dan kesehatan anakguna menangani masalah kesehatan di komunitas yang terdampak penambangan nikel, pengolahan nikel, dan penggunaan PLTU captive.

• Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dasar dan menengah di komunikasi yang terdampak industri nikel. 

• Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelidiki pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara dan air, dari kawasan industri nikel dan tambang nikel, serta dampaknya terhadap perempuan dan anak. 

• Sediakan pelatihan dan sumber daya untuk mata pencaharian alternatif bagi perempuan uang ada mata pencaharian tradisionalya sebagai petani dan/atau nelayan terlah terdampak buruk oleh industri nikel.  

Kepada perusahaan tambang dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah 

• Pastikan seluruh kegiatan pertambangan dan industri dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia, serta standar internasional di bidaang lingkungan, iklim, dan hak asasi manusia. 

• Berikan ganti rugi yang penuh dan adil kepada seluruh warga yang tanahnya diambil tanpa ganti rugi yang layak, termasuk di komunitas Masyarakat Adat, atau di tempat-tempat yang sebelumnya hanya menerima ganti rugi yang tidak memadai. 

• Segera ambil langkah untuk mencegah, meminimalkan, memitigasi, dan memulihkan pencemaran udara, mengendalikan debu dari area tambang, serta membuang limbah industri, limbah tambang, dan abu batu bara secara benar, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang tersedia. 

• Segera ambil langkah untuk mencegah, meminimalkan, memitigasi, dan memulihkan pencemaran air dan tanah dari kegiatan pertambangan dan pengolahan industri, termasuk dengan memasang alat pengendali pencemaran air, membuang limbah industri, limbah tambang, dan abu batu bara secara benar, serta mengolah air limbah dari fasilitas industri dan PLTU, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaik yang tersedia. 

• Pastikan kolam limbah tambang (tailing), fasilitas penyimpanan limbah tambang, dan infrastruktur pengelolaan limbah lainnya dipelihara dengan baik serta diperiksa keamanannya secara berkala.  

• Segera hentikan pembangunan semua PLTU batu bara baru di kawasan industri nikel, dan umumkan rencana dengan tenggat waktu yang jelas untuk segera mengganti PLTU yang sudah ada dengan sumber energi terbarukan. 

• Hormati sepenuhnya hak-hak Masyarakat Adat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan nikel, termasuk dengan memastikan agar semua Masyarakat Adat dapat menggunakan hak mereka untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA), hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. 

• Bagikan kepada publik seluruh informasi terkait rencana perluasan, deforestasi, pembebasan lahan, dan kegiatan industri di masa mendatang, serta pastikan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat setempat, termasuk melalui pertemuan publik yang diumumkan secara luas dan penyediaan informasi dalam bahasa daerah. 

Kepada perusahaan kendaraan listrik dan baterai 

• Gunakan daya beli untuk menekan tambang, pengolah mineral, dan pemasok agar mengubah praktik-praktik yang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, iklim, atau hak asasi manusia, dan jika perlu, hentikan pembelian nikel dari produsen yang terlibat dalam pelanggaran. 

• Gunakan daya beli untuk menekan perusahaan tambang, pengolah mineral, dan pemasok agar menyediakan informasi publik tentang kualitas air dan udara di sekitar lokasi operasi mereka, serta laporan yang akurat tentang emisi gas rumah kaca dari penggunaan batu bara untuk sebagai sumber energi untuk operasi pengolahan nikel.  

• Wajibkan perusahaan yang memasok bahan atau komponen secara langsung (pemasok langsung) untuk mengungkapkan daftar lengkap perantara dan pemasok mereka (pemasok tidak langsung). 

• Wajibkan pemasok langsung untuk mengungkapkan informasi yang menunjukkan bahwa mereka menerapkan kebijakan uji tuntas hak asasi manusia, lingkungan, dan iklim milik perusahaan kendaraan listrik terhadap para pemasok mereka, serta publikasikan informasi tentang rantai pasok baterai kendaraan listrik tersebut tersedia agar dapat diakses oleh publik. 

• Tugaskan dan danai audit yang rutin, transparan, dan independen terhadap tambang dan fasilitas tempat nikel serta mineral baterai lainnya ditambang dan dimurnikan, untuk memastikan para pemasok menjalankan prosedur yang melindungi dan menghormati hak asasi manusia generasi kini dan mendatang serta hak-hak Masyarakat Adat, memenuhi standar lingkungan hidup, dan tidak menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi operasi industri. 

• Tetapkan target yang tegas dan bertenggat waktu untuk mendekarbonisasi rantai pasok nikel, dan pastikan para pemasok mengambil langkahnyata untuk mencapai target tersebut.  

Ucapan Terima Kasih 

Laporan ini diteliti dan ditulis oleh Margareth Aritonang, Konsultan untuk Climate Rights International.

Laporan ini diperiksa oleh Brad Adams, Direktur Eksekutif, Linda Lakhdhir, Direktur Hukum, dan Krista Shennum, Peneliti Senior.  

Rodrigo Brandão, Direktur Komunikasi, dan Sakeena Razick, Staf Program, mengelola produksi laporan ini. Riza Salman dan Yuli Z. memberikan dukungan penelitian yang sangat berharga.  

Kami berterima kasih kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia yang telah membantu terwujudnya laporan ini. Secara khusus, kami berterima kasih kepada kelompok-kelompok berikut atas arahan dan dukungan mereka yang tak ternilai: Pusat Studi dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (PuSPAHAM), Komunitas Teras, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara, Komunitas Historia Sulawesi Tengah (KOMIU), dan Yayasan Tanah Merdeka. 

Yang terpenting, laporan ini tak akan terwujud tanpa perempuan dan warga lainnya di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang telah berbagi kisah dengan kami.

Lampiran

Sebelum publikasi ini dirilis, Climate Rights International telah menyurati perusahaan-perusahaan berikut: PT Antam Tbk, PT Indonesia Morowali Industrial Park, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan PT Obsidian Stainless Steel. Hingga publikasi ini dirilis, kami belum menerima tanggapan apa pun.

• PT Antam Tbk
• Indonesia Morowali Industrial Park
• Virtue Dragon Nickel Industry
• Obsidian Stainless Steel

Endnotes

^[1] Wawancara Climate Rights International dengan Utete, 8 Mei 2026, Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara.

^[2] International Nickel Study Group, "The world nickel market in 2025 and 2026 – five years of surpluses ["Pasar nikel dunia pada 2025 dan 2026 – lima tahun surplus"], Desember 2025, https://insg.org/index.php/about-nickel/the-market-2025-12/ (diakses 22 Juli 2026).  

^[3] USGS, "Nickel: Mineral Commodity Summaries [Nikel: Ringkasan Komoditas Mineral]," Januari 2017, https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/mineral-pubs/nickel/mcs-2017-nicke.pdf (diakses 18 Agustus 2026); USGS, "Nikel: Ringkasan Komoditas Mineral", Februari 2026 https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-nickel.pdf (diakses 18 Agustus 2026); Tunnicliffe, Andy, "Indonesia’s Nickel Market Stranglehold Tightens, Again [Cengkeraman Pasar Nikel Indonesia Kembali Menguat]" Mine, Edisi 151, April, https://mine.nridigital.com/mine_apr25/indonesia-nickel-market-2025 (diakses Oktober 2025).  

^[4] Climate Rights International, "'Apakah Ada yang Peduli?' Dampak Industri Nikel Indonesia terhadap Manusia, Lingkungan, dan Iklim," Oktober 2025, https://cri.org/reports/apakah-ada-yang-peduli/. 

^[5] Walhi, "Operasi PLTU Captive Merusak Ekologi Dan Kehidupan Rakyat Di Pulau Sulawesi," 13 Juni 2023, https://www.walhi.or.id/operasi-pltu-captive-merusak-ekologi-dan-kehidupan-rakyat-di-pulau-sulawesi; PT Obsidian Stainless Steel, "An Evolving Tradition of Excellence" ["Tradisi Keunggulan yang Berkembang]" tanpa tanggal https://oss.co.id/#:~:text=OSS%20is%20a%20stainless%20steel,essential%20infrastructure%20for%20living%20support (diakses 7 Agustus 2026). 

^[6] Wawancara Hak Iklim dengan Dian Wana Utami, 4 Mei 2026, Tani Indah, Sulawesi Tenggara. 

^[7] Pada 31 Juli 2025, Pengadilan Negeri Unaaha memutuskan bahwa Obsidian Stainless Steel telah mencemari lingkungan secara tidak sah dan memerintahkan perusahaan untuk secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencemaran, memperbaiki instalasi limbah cair dan pengolahan emisi, menghilangkan sumber polusi, dan memulihkan lingkungan. Nomor kasus lingkungan: 28/Pdt.Sus-LH/2024/PN Unh, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-unaaha/tahunjenis/putus/tahun/2025.html; Walhi, "Gugatan Rakyat Morosi Diabulkan, Pengadilan Nyatakan PLTU Cemari Lingkungan dan Melawan Hukum," 4 Agustus 2025, https://www.walhi.or.id/gugatan-rakyat-morosi-dikabulkan-pengadilan-nyatakan-pltu-cemari-lingkungan-dan-melawan-hukum (diakses 29 September 2025). 

^[8] Mongabay, https://mongabay.co.id/2025/05/30/koalisi-sulawesi-desak-revisi-aturan-pltu-captive/ (diakses 7 Agustus 2026).

^[9] Wawancara Climate Rights International dengan Taji Intan, 12 Agustus 2025, Tani Indah, Sulawesi Tenggara.

^[10] Wawancara Climate Rights International dengan Hasnia, 4 Mei 2026, Tani Indah, Sulawesi Tenggara. 

^[11] Uang debu adalah kompensasi atas pencemaran udara dan berbagai dampak lokal lain yang diberikan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah lokal untuk kemudian dibagikan kepada warga. 

^[12] Wawancara Climate Rights International dengan Jumatin, 5 Mei 2026, Tapunggaya, Sulawesi Tenggara. 

^[13] Aditya Hadi,"Govt suspends nickel mining in Mandiolo Block amid graft probe" [Pemerintah menangguhkan kegiatan penambangan nikel di Blok Mandiolo di tengah penyelidikan kasus korupsi], Jakarta Post, 14 Agustus 2023, https://www.thejakartapost.com/business/2023/08/14/govt-suspends-nickel-mining-in-mandiodo-block-amid-graft-probe.html.  

^[14] Fajar Ramadhan, "Antam Patok Target Produksi Bijih Nikel 18,1 Juta Ton Tahun 2026," Asatunews, 14 April 2026, https://www.asatunews.co.id/antam-target-produksi-nikel-2026 (diakses 26 Agustus 2026). 

^[15] Wawancara Climate Rights International dengan Nurtina, 15 Agustus 2025, Tapunggaya, Sulawesi Tenggara.

^[16] Mongabay, "Landslide deaths again highlight safety failures in Indonesia’s nickel Industry" [Kematian akibat tanah longsor kembali menyoroti kelemahan sistem keselamatan di industri nikel Indonesia]," 1 Mei 2025, https://news.mongabay.com/2025/05/landslide-deaths-again-highlight-safety-failures-in-indonesias-nickel-industry/; "2023 Update: Morowali Regency’s PDRB per capita based on ADHB is Rp. 927.23 million Databoks”, [“Data terbaru 2023: PDRB per kapita Kabupaten Morowali berdasarkan ADHB adalah Rp. 927,23 juta”, 22 Oktober 2024, https://databoks.katadata.co.id/en/pdb/statistics/d39016a3083d6a9/2023-update-morowali-regencys-pdrb-per-capita-based-on-adhb-is-rp-92723-million (diakses 25 Agustus 2026). 

^[17] Inside Indonesia, "From the dust of Morowali” [Dari debu Morowali]," 28 April 2025, https://www.insideindonesia.org/editions/edition-159-jan-mar-2025/from-the-dust-of-morowali; AEER, "Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Hilirisasi Nikel di Indonesia," 2023, https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Perusahaan-perusahaan-Multinasional-dan-Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia.pdf (diakses 24 Agustus 2026). 

^[18] Tempo, https://www.tempo.co/ekonomi/aeer-hilirisasi-nikel-tak-kurangi-kemiskinan-95-persen-pendapatan-morowali-menguap-ke-luar-daerah--139443 (diakses 7 Agustus 2026).026).

^[19] Nickel Industries, "Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)," https://nickelindustries.com/section/indonesia-morowali-industrial-park-imip/ (diakses 1 Oktober 2025); IUCN-NL, "Nickel Mining-Related Sustainability Impact at Landscape-level in Morowali, Indonesia” [Dampak Keberlanjutan Terkait Penambangan Nikel di Tingkat Lanskap di Morowali, Indonesia]," Juni 2025, https://www.iucn.nl/app/uploads/2025/07/Morowali-report-IUCN-NL-finale-versie-high-res.pdf (diakses 6 Oktober 2025).

^[20] Wawancara Climate Rights International dengan Gusnah, 22 Agustus 2025, Kurisa, Sulawesi Tengah. 

^[21] Wawancara Climate Rights International dengan Esti, 7 Mei 2026, Kurisa, Sulawesi Tengah. 

^[22] "Anisa" adalah nama samaran. 

^[23] Wawancara Climate Rights International dengan "Anisa," 22 Agustus 2025, Labota, Morowali, Sulawesi Tengah. 

^[24] Tenggara Strategics, The Jakarta Post, "Analysis: Safety standards under scrutiny after explosion in Morowali," 10 Januari 2024, https://www.thejakartapost.com/opinion/2024/01/10/analysis-safety-standards-under-scrutiny-after-explosion-in-morowali (accessed August 7, 2026). 

^[25] Wawancara Climate Rights International dengan "Anisa," 22 Agustus 2025, Labota, Sulawesi Tengah. 

^[26] Wawancara Climate Rights International dengan Sunarti, 20 Agustus 2025, Tompira, Sulawesi Tengah. 

^[27] Wawancara Climate Rights International dengan Ribka, 20 Agustus 2025, Molino, Sulawesi Tengah. 

^[28] Wawancara Climate Rights International dengan Arman Marunduh, 20 Agustus 2025, Molino, Sulawesi Tengah.

^[29] Wawancara Climate Rights International dengan Diana, 24 Agustus 2025 dan 8 Mei 2026, Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara.

^[30] Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 32/2009), https://climate-laws.org/documents/law-32-2009-environmental-protection-and-management_9391.  

^[31] Wawancara Climate Rights International dengan Diana, 8 Mei 2026, Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara. 

^[32] Wawancara Climate Rights International dengan Utete, 8 Mei 2026, Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara. 

^[33] Wawancara Climate Rights International dengan Diana, 24 Agustus 2025, Morombo Pantai, Sulawesi Tenggara.